Tidak hanya itu, subsidi energi empat tahun terakhir makin tepat sasaran dan dialihkan untuk belanja produktif. Subsidi BBM dan listrik yang pada 2012-2014 mencapai Rp958 triliun, turun menjadi Rp477 triliun pada 2015-2018. Subsidi BBM 2014 sebesar Rp240 triliun menjadi Rp47 triliun di 2018.
”Jokowi menunjukkan komitmen konkret pada visi energi berkeadilan dengan menyediakan energi ke seluruh pelosok Tanah Air,” ujar politikus Partao Golkar ini.
Dia melanjutkan, hingga 2018, ada 131 titik BBM Satu Harga, penyedian 25.000 unit konverter kit BBM ke LPG, rasio elektrifikasi hingga semester I 2018 sebesar 98,3 persen. Dengan berbagai capaian itu, rakyat di pelosok negeri bisa mendapatkan penerangan listrik untuk belajar anak-anak mereka dan menggerakan ekonomi keluarga.
Dalam hal Energi Baru Terbarukan (EBT), Jokowi juga memperlihatkan keberpihakan yang jelas. Beberapa waktu lalu Jokowi meresmikan PLTB di Sidrap dengan kapasitas 75 megawatt (MW). Dia juga mengeluarkan kebijakan mandatori pemanfaatan bahan bakar nabati B20 yang akan mengurangi penggunaan sumber energi fosil.
”Dengan arah kebijakan yang sangat jelas dan bukti capaian yang tak terbantahkan di bidang energi, maka saya perkirakan Pak Prabowo akan main retorika klise soal kedaulatan energi dan gunakan jargon bocor-bocor,” kata Ace.