Pakar Hukum: Telegram Kapolri soal Penghinaan Presiden Miliki Legitimasi Sah

Irfan Ma'ruf
Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji. (Foto: Dok. Okezone)

Indriyanto mengingatkan, harus ada pemahaman yang diferensial antara jaminan konstitusional atas pernyataan sebagai kebebasan berpendapat dengan pernyataan dalam format penghinaan formil yg strafbaar dan universal sifatnya.

Facet Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana, kata dia, membenarkan bahwa hukum memberi perlindungan terhadap simbol-simbol kenegaraan dari segala perbuatan melanggar hukum, termasuk penghinaan terhadap presiden sebagai simbol kekuasaan negara.

"Jadi benar dan sudah tepat secara hukum bahwa ST Kapolri memiliki legalitas untuk dapat memproses kasus penghinaan terhadap penguasa atau badan penguasa, termasuk penghinaan kepada presiden sepanjang bentuknya penghinaan formil," ujar Indriyanto.

Bagaimana penghinaan formil itu? Indriyanto mencontohkan, A menyatakan kebijakan presiden tentang PSBB tidak tepat dan membingungkan masyarakat, kemudian mengatakan Presiden bodoh. Ini merupakan penghinaan formil.

"Tapi kalau A mengatakan kebijakan presiden tentang PSBB tidak tepat sasaran dan membingungkan publik, ini tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan formil," katanya.

Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait
4 jam lalu

Daftar Lengkap Mutasi di Polda Metro, Dansat Brimob hingga Kapolres Jakpus Berganti

19 jam lalu

Cerita Jenderal Suyudi Tancap Gas Gigi 5 usai Dilantik Jadi Kapolri, Sikat Narkoba hingga Judol

1 hari lalu

Kapolri Jelaskan soal Program Poliran, Tegaskan Bukan Ambil Alih Tugas Kementerian dan Pemda

4 hari lalu

Kapolri Teken Aturan Baru, Sidang Etik Kini Bisa Digelar Daring

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal