JAKARTA, iNews.id – Pakar hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Feri Amsari mengingatkan, debat capres–cawapres sejatinya bukanlah sebuah acara pertunjukan televisi (TV show) yang sudah memiliki skenario. Debat kandidat, menurut dia, harusnya bisa menjadi ajang untuk mendalami wawasan dan kemampuan masing-masing pasangan calon (paslon).
“Debat capres ini fungsinya untuk menggali kapasitas paslon dalam mengurai permasalahan. Tapi kalau semua diatur dan ada skenario, namanya jadi TV show,” ujar Feri ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (13/1/2019).
Debat capres–cawapres Pemilu 2019 memiliki metode dan format debat yang berbeda dibandingkan dengan Pemilu 2014. Itu disebabkan kisi-kisi pertanyaan sudah diberikan jauh-jauh hari kepada masing-masing paslon sebelum debat digelar. Selain itu, pada debat nanti, ada kesepakatan untuk tidak membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kasus korupsi secara spesifik di dalam debat.
“Debat ini digelar supaya publik bisa menilai kemampuan para calon. Tapi kalau sudah dibatasi, tentu debat akan menjadi hambar,” kata Feri.
Menurut dia, masyarakat mengharapkan para paslon dapat menjawab permasalahan pelanggaran HAM dan korupsi, namun justru permasalahan ini yang dibatasi. Dengan adanya pembahasan kasus yang dibatasi, Feri mengira publik atau calon pemilih tidak dapat melihat secara komprehensif bagaimana kapasitas para capres dalam menilai suatu masalah.
Dosen hukum tata negara itu menilai pengaturan atau format debat yang digagas sedemikian rupa pada akhirnya hanya untuk memuaskan paslon, bukan untuk memuaskan penonton yang notabene adalah masyarakat Indonesia, yang menginginkan jawaban konkret atas perkara korupsi dan HAM.
“Jadi ini seperti sia-sia kalau semua sudah diatur. Kasus-kasus spesifik tidak boleh dibahas, ini sangat aneh,” ucap Feri.