Dia pun mengakui adanya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dia menyebut juga ada dana pihak ketiga yang turun signifikan.
"Tapi ada juga gambaran purchasing parity (paritas daya beli) juga tidak terlampau membaik. Ada problem berarti pada posisi pertumbuhan," ucapnya.
Menurutnya, saat ini pemerintahan Prabowo mengukur pertumbuhan yang konkret dan berujung pada pemerataan. Karena itu, pemerintah tidak bisa serta merta hanya mengandalkan investasi.
"Maka anda enggak bisa serta-merta bicara cuma sekadar dibutuhkan investasi besar-besaran, maka tangan Anda di bawah pihak-pihak tertentu. Negara ini enggak perlu begitu, karena begitu Anda mengadahkan tangan investasi, Anda pasti diinvasi, Anda pasti diintervensi, itulah kasus MSCI," tuturnya.