Dia juga menilai langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dilakukan jika perkara tersebut memiliki objek dan substansi yang sama dengan perkara yang telah diputus.
"Bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima," tuturnya.
Meski demikian, dia kembali menegaskan bahwa menurut pandangannya hanya ada dua pilihan bagi Gibran, yakni mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
"Hanya dua pilihan bagi saudara Gibran apakah mundur secara sukarela atau diberhentikan lewat jalur konstitusi oleh MPR atas usul DPR lewat hak menyatakan pendapat," ucap Sudding.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya terus berlarut-larut. Dia mengaku akan memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran menyampaikan hal itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku mendapat sejumlah saran dan masukan dari Prabowo, termasuk untuk tetap menempuh proses hukum di PTUN.
"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.