"Kalo soal timses itu soal kontestasi. Kalo dari kami sendiri tentu membuka ruang yg luas, yang terbuka lebar untuk Mahfud. Tapi pak Mahfud yang mengambil keputusannya apakah mau bergabung atau tidak," katanya.
Dia menilai Mahfud memilih netral pada pilpres mendatang. "Menurut Pak Mahfud itu konflik karena sebagai bagian dari BPIP, Pak Mahfud harus netral dan kami menghormati," katanya.
Meski begitu, wacana tersebut tidak mengikat karena Mahfud tetap bisa diangkat menjadi ketua tim pemenangan. Mahfud dapat menjadi ketua tim jika sepaham dengan partai koalisi.
"Tentu tidak tertutup kemungkinan. Tapi yang namanya terbuka itu bisa secara fisik masuk sebagai fungsionaris, pengurus, atau anggota timses. Bisa juga dalam bentuk pemikiran. Dalam bentuk pikiran kebangsaan harus sejalan dengan tim atau koalisi kabinet Indonesia Kerja," katanya.