Menurutnya, Munaslub dilaksanakan atas desakan mayoritas pengurus serta kader di pusat hingga daerah. "Pengurus di daerah meminta ada evaluasi setelah Pemilu 2019, secara lisan dan tertulis sudah berkali-kali disampaikan ke DPP, tapi belum terlaksana, sehingga titik puncaknya adalah Munaslub," ucapnya.
Laporan tersebut diterima langsung oleh Yasonna Laoly yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. "Kami menyambut positif selama itu dilakukan sesuai AD/ART," kata Yasonna.
Diketahui, Munaslub diselenggarakan karena dualisme kepengurusan di internal Partai Berkarya, yakni kubu Hutomo Mandala Putra atau biasa disapa Tommy Soeharto dengan Muchdi Purwoprandjono atau dikenal Muchdi PR.