Seperti diberitakan, Partai Hanura dilanda perpecahan setelah ketua umum dan sekjen melakukan aksi saling pecat. Kubu Sekjen Sarifuddin Sudding menggelar pertemuan di Hotel Ambhara, menyatakan mosi tak percaya kepada OSO, 14 Januari 2018. Hampir bersamaan OSO menggelar rapat di Hotel Manhattan dan menyatakan pemecatan atas Sudding. Dalam perkembangannya kubu Ambhara menggelar munaslub dan menunjuk Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo sebagai ketua umum.
Merespons konflik internal itu, Wiranto pun memfasilitasi pertemuan dua kubu di Hotel Ritz Charlton, Jakarta. Dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan damai yang salah satu poinnya mempercayakan jabatan ketua umum tetap dipegang OSO dan Daryatmo ditunjuk sebagai sekjen.
Ketua DPD Hanura Banten Eli Mulyadi yang dipecat OSO sependapat dengan Dadang. Dia menilai, zero option yang diinginkan Wiranto adalah jalan untuk mengembalikan keutuhan Partai Hanura
"Pertama, kembali ke titik nol, zero option, itu yang diinginkan Pak Wiranto, yaitu mengembalikan kepengurusan awal hasil munaslub 2016. Di situ dikukuhkan Pak OSO sebagai ketua umum dan Pak Sudding sebagai sekjen," ujarnya dengan air mata tertahan.
Mulyadi pun menyesalkan keputusan pemecatan terhadap dirinya di tengah rekonsiliasi dua kubu. "Kedua, tidak ada pemberhentian atau pemecatan pada DPD dan DPC yang mengikuti munaslub. Karena kalau ini dikembalikan ke titik nol, kepengurusan DPD dan DPC juga harus dipulihkan," ujarnya.