Khozin menjelaskan, PKB lebih berfokus pada persoalan hukum dan konstitusi yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran. Dia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi pijakan partainya dalam mengambil langkah politik di parlemen.
“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” kata Khozin.
Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan mengenai kriteria calon pengganti Gibran. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PKS Mardani Ali Sera menyarankan Prabowo mempertimbangkan sosok yang memiliki kemampuan memperkuat perekonomian nasional.
Mardani berharap wapres terpilih nantinya dapat bekerja sama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
“Kita berharap wapres yang terpilih nanti bisa bekerja sama dengan Presiden dalam memimpin bangsa,” kata Mardani dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Mardani, kemampuan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting di tengah tekanan dinamika global terhadap perekonomian Indonesia.
“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” ucapnya.