Dengan begitu, dia meminta pemerintah harus menjamin ketersediaan kebutuhan yang mendasar dari penyelenggara pemilu dan turun tepat waktu.
Dia melanjutkan, KPU juga perlu melakukan koordinasi yang lebih insentif dengan Kementerian Keuangan untuk menunjukkan kebutuhan mendasar dan prioritasnya.
"KPU sebagai pengguna juga tentunya harus selalu punya komitmen transparan dalam penggunaan dan akuntabel dalam realisasinya," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Ketua KPU, Ramlan Surbakti mengkritik anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 belum cair sepenuhnya. Anggaran itu masih dalam pembahasan di pemerintah dan DPR.
Ketika mendatangi kantor KPU RI, Ramlan bertemu dengan sejumlah jajaran Pimpinan KPU, Rabu (3/8/2022). Pada pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas dengan komisioner KPU yakni pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang hingga kini belum tuntas.
"Anggaran itu, jangan buat KPU itu pengemis. Sudah disetujui kok, anggaran sekian. Jangan ditunda-tunda, karena pekerjaan KPU itu beda dengan pekerjaan kementerian," kata Ramlan di Kantor KPU RI, Rabu (3/8/2022).