JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad berharap Kementerian Agama (Kemenag) mempersiapkan secara matang pelaksanaan haji 2023. Apalagi kuota haji Indonesia tahun ini sudah kembali normal.
"Persiapan-persiapan (haji 2023) yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenag tentu harus dipersiapkan secara matang," kata Khaliq ketika menjadi pembicara di webinar Partai Perindo bertajuk 'Kuota Haji Pulih Kembali 100 Persen, Sudah Siapkah Indonesia?' pada Jumat (13/1/2023).
Hal ini disampaikan Khaliq mengingatkan pada pelaksanaan haji tahun 2022 lalu terdapat hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah seperti urusan Masyair.
"Misalnya muncul tiba-tiba masalah untuk ongkos atau bujet untuk urusan Masyair. Itu kan ada di tengah jalan, hal ini perlu dipikirkan," ucapnya.
Sekadar diketahui, Masyair merupakan layanan transportasi dan akomodasi jemaah dari Makkah ke Arafah dan Mina. Pada ibadah haji 2022, jemaah haji dikenakan biaya layanan di Masyair sebesar 5.600 SAR yang jika dikurskan mencapai Rp22 juta hingga Rp23 juta.
Ketua Umum Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) itu berharap urusan Masyair bisa masuk ke dalam salah satu poin di dokumen nota kesepahaman (MoU) penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.
Menurut Khaliq, jangan sampai persoalan Masyair terlewatkan dan kemudian muncul di tengah-tengah jalan sehingga jemaah haji Indonesia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembiayaan haji.
"Saya kira ini juga harus disampaikan bagaimana terkait dengan Masyair," ujar Khaliq.
Terkait dengan bimbingan manasik haji 2023 khususnya di dalam negeri, Khaliq menilai sudah saatnya bimbingan manasik haji untuk tidak lagi bersifat formal.
"Substansinya harus benar-benar disampaikan kepada calon jemaah haji karena bermula dari manasik yang baik, maka akan menghasilkan para haji yang bisa melaksanakan haji dengan baik," kata Khaliq.