Dia menilai, polemik Sirekap KPU turut menjadi bagian kejanggalan dalam proses Pemilu 2024.
"Saya menganggap Sirekap KPU sengaja di-design kacau begitu agar jadi alasan penghentian penghitungan suara di tingkat kecamatan, dan di situlah pintu masuk kecurangan selanjutnya," kata Yusuf.
"Saya berharap publik harus memberikan dukungannya pada DPR yang akan mengajukan hak angket guna menyelidiki berbagai skandal yang jadi pintu masuk kecurangan pemilu," ujar Yusuf.
Sebelumnya, Ketua Bidang Keagamaan sekaligus Jubir Nasional Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad membeberkan salah satu bukti kecurangan dalam proses Pemilu 2024. Salah satunya, temuan Form C-Hasil milik Partai Perindo di aplikasi Sirekap milik KPU blank hingga ditutupi di sejumlah TPS di Sumatera Utara.
"Karena dengan cara C1 yang blank, ditutupi bahkan diputihkan itu menaruh kecurigaan bahwa ada kecurangan dalam proses penghitungan suara itu. Nah kalau ini terjadi berarti pemilu yang disebut berintegritas itu tidak ada buktinya," kata Abdul kepada wartawan, Minggu (25/2/2024).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, aplikasi Sirekap harus segera diaudit oleh lembaga independen. Tujuanya, kata Rofiq, untuk mencari masalah pada alat bantu informasi rekapitulasi suara itu.
"Sirekap harus diaudit dan yang mengaudit dari lembaga independen agar publik juga bisa melihat akar persoalannya yang sesungguhnya. Ini sifatnya segera," kata Rofiq, Minggu (25/2/2024).