JAKARTA, iNews.id - Minimnya partisipasi aktif generasi muda dalam politik praktis menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi di Indonesia. Sebuah survei dari Katadata Insight Center menunjukkan, meski mayoritas orang muda menggunakan hak pilih, hanya 16 persen yang pernah mengikuti pendidikan politik, dan kurang dari 10 persen yang aktif di partai politik atau menjadi relawan.
Kondisi ini menandakan keterlibatan politik generasi muda masih bersifat pasif. Ruang untuk partisipasi substansial, mulai dari memahami cara kerja partai, menyusun kebijakan hingga membentuk komunikasi politik belum sepenuhnya terbuka.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah partai mulai membuka jalur baru. Salah satunya melalui program magang bertajuk Political Development Program (PDP) yang menjadi oase politik bagi mahasiswa semester akhir dan lulusan baru yang penasaran dengan praktik politik sehari-hari. Program ini kini sudah memasuki batch 3 dengan 500 lebih pendaftar setiap periodenya.
“Ini menjadi introspeksi bahwa bisa jadi banyak partai itu tidak membuka ruang kepada generasi muda, terutama Gen X, Z dan M dalam melakukan proses pendidikan politik. Kondisi itu melahirkan kegelisahan, nah bisa jadi PDP ini menjadi oase politik bagi orang muda yang ingin terlibat dalam partai,” ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo.
Pendidikan politik tidak cukup hanya lewat teori atau wacana di media sosial. Generasi muda butuh pengalaman nyata bagaimana rapat diselenggarakan, bagaimana keputusan dibuat, hingga bagaimana isu publik ditangani.
“Melalui PDP, mereka diberi pemahaman nyata tentang aktivitas partai politik, sambil dibekali pendidikan politik,” tutur penulis buku Pertaruhan Demokrasi: Dinamika Pemilu 2009 ini.