JAKARTA, iNews.id - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengapresiasi niat pemerintah Indonesia menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal itu menjadi perhatian Menko Polhukam Mahfud MD.
"Setelah arus utama media dan publik nasional kita, kini Dewan HAM PBB memberi apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas kebijakannya dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu seperti yang disampaikan Tim PP HAM yang ditindaklanjuti oleh Presiden," tulis Mahfud di akun media sosialnya @mohmahfudmd dikutip Minggu (15/1/2023).
Mahfud mengatakan terkait dengan hal ini, pemerintah tidak bekerja sendiri namun hal ini juga merupakan upaya dan dukungan dari berbagai pihak yang mendukung pemerintah membentuk Tim Penyelesaian Nonyudisial.
"Terima kasih kepada semua pihak yang telah memahami dan memberi dukungan kepada pemerintah dalam membetuk 'Tim Penyelesaian Nonyudisial atas pelanggaran HAM berat masa lalu'," ucapnya.
Mahfud mengatakan tanpa melalui Kepres No 17/22, Presiden Jokowi tetap akan terus menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Dirinya menambahkan setiap kritik pasti diterima oleh pemerintah.
"Terima kasih kepada semua pengritik karena kritik adalah vitamin. Kita melakukan reformasi tahun 1998, antara lain untuk memberikan ruang kepada kritik sekaligus memberi tempat untuk menjawab kritik. Itu salah satu kemajuan demokrasi kita," tuturnya.