JAKARTA, iNews.id – Pemerintah segera memproses pengembalian hak para korban yang terlanggar dalam berbagai kasus asasi manusia (HAM). Kendati demikian, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, pemulihan hak tersebut mungkin tidak dapat memuaskan semua pihak.
Hal itu diungkapkan wapres saat ditanya awak media terkait pengakuan baru-baru ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas 12 pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di Indonesia.
“Tidak semua yang diinginkan bisa jadi dipenuhi karena ini sifatnya penyelesaian HAM. Ada hal aturan yang sudah ditetapkan,” kata Ma’ruf seusai menghadiri acara Ijtimak Ulama Nusantara di Hotel Millennium, Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Menurut wapres, pemerintah melalui Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu akan berupaya sebaik mungkin. “Saya kira pemerintah sudah membuat apa yang mesti dilakukan dalam pengembalian hak mereka yang terlanggar haknya,” ujarnya.
Presiden Jokowi akan mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas persoalan terkait penanganan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pertemuan itu juga untuk memastikan pemulihan untuk para korban pelanggaran HAM berat bisa berjalan efektif.
“Dalam waktu dekat ini, presiden atau kabinet akan melakukan rapat khusus bicara tentang ini. Nanti akan dibagi tugas oleh presiden,” kata Menko Polhukam, Mahfud MD, saat dipantau dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Jumat (13/1/2023).