JAKARTA, iNews.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak klaim sepihak Front Pembela Islam (FPI) dalam dialog yang difasilitasi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengenai bendera tauhid.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBNU Helmy Faisal mengatakan, tidak ada kesepakatan bendera hitam berkalimat tauhid yang sering digunakan oleh ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) boleh dikibarkan.
"PBNU menolak klaim FPI karena tidak ada kesepakatan dalam silaturahmi," ujar Helmy, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).
Menurutnya, bendera hitam yang sering digunakan HTI merugikan Islam di dunia internasional. Maka itu, pihaknya mendukung langkah pemerintah yang melarang pengibaran bendera tersebut.
"Bahkan Menko Polhukam menolak pengertian pembolehan penggunaan bendera hitam yang sering digunakan oleh kelompok yang justru merugikan Islam," ucapnya.
Klaim dalam rekaman video yang viral di media sosial tersebut disampaikan pula bahwa seluruh perwakilan ormas sepakat bendera HTI yang bertuliskan kalimat tauhid merupakan bendera yang boleh dikibarkan oleh siapa saja, tidak boleh di sweeping, dan tidak boleh dirampas apalagi di bakar.