PDIP Berharap Presiden Jokowi Benar-benar Bersikap Netral di Pilpres 2024

Felldy Aslya Utama
Politisi PDIP Aria Bima (kanan) (dok. TPN)

JAKARTA, iNews.id - Politisi PDIP Aria Bima mencermati betul dinamika konstelasi politik ideologi dan konstelasi politik 2024 terbaru hari ini, Senin (30/10/2023). Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui bertemu tiga capres yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Kami (PDIP) ingin menyambut peristiwa yang baru berlangsung yakni di mana capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bicara keinginan agar Jokowi sebagai presiden bersikap netral," kata Aria Bima di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Aria Bima, netralitas yang diucapkan Presiden Jokowi juga diharapkan oleh Ganjar dan Anies supaya pesta rakyat bisa berlangsung sesuai keinginan rakyat dan aparat negara tetap dalam posisi netral. Jangan ada kandidat yang dianaktirikan.

"Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat untuk diarahkan untuk memilih salah satu kandidat. Sebab kalau itu dilakukan maka akan terjadi kemunduran demokrasi," kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP.

Menurut Aria, netralitas yang paling berdampak yaitu penyelenggara pemilu yakni KPU hingga KPUD, dan aparat TNI teritorial serta Polri.

"Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai kini dipakai oleh kekuatan kelompok penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu," kata dia.

Aria mengaku dirinya masih percaya Jokowi bukan hanya seorang bapak yang baik tapi juga kepala negara dan presiden yang baik. Dengan demikian, Jokowi akan menempatkan semua aparat, KPU dan plt kepala daerah dalam posisi netral.

"Kami tidak ingin toksin orde baru (orba) masuk dalam lingkaran orba. Kami akan ikut awasi. Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin Jokowi di akhir periode kedua ini jadi dapat citra buruk akibat toksin relationship orba," kata Aria Bima.

Aria mengingatkan, apabila Jokowi tidak netral maka hal ini akan membuat kemunduran dalam proses demokratisasi Indonesia ke depan.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
Buletin
12 jam lalu

Sah! Bupati Pati Batal Dimakzulkan, Hanya 1 Fraksi Ingin Sudewo Diberhentikan

Nasional
14 jam lalu

Megawati di Seminar Internasional: Bung Karno Ayahku, Pemimpin dan Pahlawan Kita

Nasional
4 hari lalu

PDIP soal Polemik Proyek Whoosh: Kalau Terbukti Korupsi Harus Ditindak

Nasional
4 hari lalu

PDIP: Megawati sudah Pertanyakan Proyek Whoosh sejak Lama

Nasional
7 hari lalu

Potensi Ekonomi Laut Baru Dimanfaatkan 25 Persen, Hasto: Laut adalah Masa Depan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal