"Masih banyak anak-anak muda dan kalangan profesional yang kesulitan mencari kerja. Sementara elit-elitnya berpesta-pora," ungkapnya.
"Belum lagi kalau bicara soal aturan, bisa dianggap melanggar aturan dan menyalahi prinsip managemen dan profesionalitas dengan rangkap jabatan," ucap Guntur.
Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada 30 wakil menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang merangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN per Jumat (11/7/2025).
Sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero), misalnya Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Kemudian Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).
Lalu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
Fenomena rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN itu menuai perdebatan publik. Hal ini dkarenakan mahkamah konstitusi (MK) melarang rangkap jabatan, walau eksplisit hanya untuk menteri.