JAKARTA,iNews.id – Pemerintah segera menyiapkan peraturan pengganti perundang-undangan (Perppu) untuk mencegah tingginya angka perkawinan usia dini di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengungkapkan, diskusi publik akan digelar pekan depan untuk mempersiapkan perppu tersebut.
“Pak Presiden sudah setuju, perppu ini sudah dibuat ormas (organisasi masyarakat). Jadi kami akan membuat diskusi publik dalam waktu dekat, kemungkinan minggu depan mengundang semua ormas, organisasi perempuan untuk hadir dengan pakar anak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan kementerian terkait,” kata Yohana di Istana Bogor, Sabtu (21/4/2018).
Menurut dia, perppu tersebut dinilai mendesak mengingat banyaknya persoalan dari dampak tingginya angka perkawinan dini di berbagai daerah. Pernikahan anak terbukti mempengaruhi menurunnya indeks pembangunan manusia, serta meningkatnya angka kemiskinan.
“Melihat kasus-kasus yang cukup banyak terjadi di daerah. Banyak sekali anak-anak korban kekerasan, kemiskinan ternyata ada anak-anak yang menikah di usia muda. Ini menunjukan daerah itu semakin miskin, termasuk indeks pembangunan manusia cukup rendah, salah satu contoh Sulawesi Barat,” ujar dia.
Kemen PPPA sebelumnya mendorong Komisi VIII DPR agar memberi perhatian terhadap usulan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawaninan, terutama pasal yang mengatur batas usia perkawinan. Usulan perubahan UU Perkawinan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Namun undang-undang itu tidak masuk prioritas 2018.
“Ini punya kajian ilmiah cukup kuat. Nantinya bisa muncul dengan Perppu Pernikahan Anak, sehingga bisa disodorkan oleh pemerintah kepada DPR. Kami mendorong terus bisa mengesahkan perppu menjadi uu yang nantinya kita akan melihat setiap UU Perlindunagan Anak Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan pasal 2,” kata Yohana.