Subsidi yang diberikan merupakan bentuk keberpihakan fiskal, di mana pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat. Namun, Purbaya mengakui bahwa harga jual BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak tahun 2022, tetapi belum mencapai harga keekonomian.
Contoh beban yang ditanggung APBN melalui kompensasi dan subsidi, antara lain:
- Pertalite: Masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter. APBN menanggung Rp1.700 per liter atau 15 persen.
- Solar Bersubsidi: Masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter. APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen.
- LPG 3 kg: Subsidi yang ditanggung APBN mencapai 70 persen dari harga keekonomian
Meski besarnya alokasi subsidi menunjukkan komitmen fiskal, data SUSENAS menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu (desil 8-10) masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi.
Oleh karena itu, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi melalui pemanfaatan data terpadu subsidi energi nasional.
"Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan," ujar Purbaya.