Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu menerangkan, fokus pemerintah selama ini hanya kepada aplikator saja, bukan kepada pengemudi. Hal ini bisa memunculkan dugaan bahwa sejumlah pejabat yang berurusan dengan aplikator sudah menerima fasilitas dari mereka.
Sementara itu aplikator juga sudah mengklaim banyak memberikan fasilitas yang diminta para driver ojol.
"Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa kemudahan yang diberikan oleh perusahaan aplikasi membuat pemerintah tidak lagi melihat perlunya menciptakan sistem transportasi online milik negara, dan kebijakan yang ada lebih menguntungkan perusahaan aplikasi itu sendiri daripada pengemudi," katanya.