JAKARTA, iNews.id – Rencana pemerintah menggunakan dana haji untuk pembiayaan proyek-proyek infrasturuktur sepertinya sudah tak dapat dibendung lagi. Meski rencana itu sempat menuai pro dan kontra dari masyarakat, saat ini belasan trililun rupiah dari dana haji dikabarkan sudah siap diinvestasikan untuk pembangunan sejumlah prasarana dalam negeri.
CEO Center for Private Investment (PINA), Ekoputro Adijayanto mengatakan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalokasikan dana Rp13 triliun untuk investasi proyek-proyek pembangunan di dalam negeri yang akan difasilitasi oleh tim PINA. “Alokasinya Rp13 triliun untuk tahun ini, sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Eko menuturkan, BPKH pada bulan lalu telah menandatangani nota kesepahaman dengan PINA. BPKH menunjuk PINA untuk mencarikan proyek-proyek yang imbal hasilnya baik, namun risikonya juga relatif terjaga dengan baik. “Karena ini kan dana umat, jadi kami sangat menekankan risiko ini menjadi perhatian penting,” kata dia.
Eko mengungkapkan, tim fasilitasi PINA bersama pengurus BPKH kini tengah mengkaji 23 proyek yang akan menjadi tempat investasi dana umat tersebut. Proyek-proyek itu mencakup mulai dari sektor perkebunan hingga infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan. “Instrumennya sendiri pasti dalam bentuk syariah yang bukan dalam bentuk direct investment, tapi near equity seperti RDPT syariah, perpetual note syariah, dan lainnya,” ujar Eko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan bahwa investasi dana haji selain harus betul-betul dilakukan dengan prinsip syariah dan kehati-hatian, juga harus memilih yang paling kecil risikonya dan bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Kepala negara juga menyinggung kemungkinan pemanfaatan dana haji yang lebih efektif, sehingga penggunaannya tidak hanya untuk jamaah haji, tapi juga berbagai kepentingan umat Islam secara keseluruhan.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, program investasi yang akan dilakukan instansinya terdiri atas dua jenis, yaitu investasi di Arab Saudi dan Indonesia. Hal itu dilakukan agar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih efisien.
“Tahun 2019 kami akan melakukan investasi supaya biaya ibadah haji lebih efisien dan jamaah lebih nyaman, serta seluruh kontrak-kontrak pemondokan dilakukan lebih awal dan tidak lagi dilakukan hanya satu tahun saja,” ujar Anggito.
Dia menuturkan, investasi dana haji di Arab Saudi dalam bentuk pengadaan hotel, katering, dan transportasi. Menurut Anggito, seluruh upaya investasi itu pada prinsipnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag). “Mudah-mudahan biaya penyelenggaraan haji kita menjadi lebih efisien,” ucapnya.
Mengenai investasi di Indonesia, BPKH telah melakukan penandatanganan dengan PINA atau Pembiayaan Investasi Nonanggaran Pemerintah yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dia memastikan, investasi dana haji melalui PINA hanya kepada proyek-proyek yang memiliki risiko rendah, menghasilkan keuntungan yang optimal, serta berprinsip syariah.