“Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini telah meminta seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan pegawai.
“Tapi bahwa ada kebutuhan dari setiap kementerian, dan Ibu Menpan-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu. Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing gitu. Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah,” ujarnya.
Prasetyo juga mengungkapkan wacana terkait pelibatan Kementerian Pertahanan dalam proses pendidikan dan pelatihan calon ASN apabila rekrutmen resmi dibuka. Hal ini dipertimbangkan karena Kementerian Pertahanan dinilai memiliki fasilitas lembaga pendidikan yang memadai dan tersebar di berbagai wilayah.
“Jadi begini, nantinya, nantinya pada saat kita nanti memutuskan untuk melakukan rekrutmen ya, maka kita minta Kementerian Pertahanan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fasilitas lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak dan cukup tersebar, nah itu untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya. Itulah kenapa rapat kita selenggarakan di Kementerian Pertahanan,” katanya.