"Dia dipercaya oleh publik, dan dia tetap bisa kritis terhadap pemerintah, saya kira itu masih menjalankan demokrasi," katanya.
Bicara soal gelombang PHK ini, Haryanto memandang bahwa pemerintah tentu perlu bersikap untuk mengurai krisis yang diderita sebagian besar media.
"Sebenarnya ada wacana yang kurang populer, terkait dengan soal bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah ini sifatnya adalah bantuan karena media yang melakukan tugas memberikan informasi kepada publik, sudah merupakan investasi buat publik atau sesuatu yang dilakukan kebaikan kepada publik," ucapnya.
Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu mendukungnya. Tapi, cara untuk mendukungnya, tentu tidak bisa diberikan secara langsung dari pemerintah, tapi harus dikelola oleh sebuah lembaga independen yang nantinya akan memberikan bantuan tersebut kepada media secara langsung.
"Supaya media akan tetap kritis walaupun dia dibantu oleh pemerintah. Tetap dia harus menunjukkan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, walaupun itu juga akan membuat pemerintah tidak suka. Sebenarnya bukan dana pemerintah, tetapi dana publik yang diserahkan oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah, itu yang dipakai untuk mendukung media," ujar Haryanto.
"Ya ini baru sebuah wacana awal, dan kita masih perlu lihat bagaimana perkembangannya," katanya.