JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pemerintah tengah melakukan langkah pencegahan dan penyisiran terhadap alat-alat sadap yang dimiliki sejumlah instansi. Penyisiran dilakukan usai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terungkap.
"Oh ya, untuk antisipasi ke depan tentu tentu dipikirkan tapi tindak pidana yang sekarang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu akan terus dilakukan," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dia menambahkan, pemerintah akan mengantisipasi potensi penyalahgunaan alat penyadapan yang dimiliki instansi tertentu. Langkah itu dilakukan agar perangkat tersebut tidak digunakan di luar kewenangan.
"Pemerintah tentu mengantisipasi jangan sampai di masa yang akan datang alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu yaitu disalahgunakan, pastinya itu hal itu," katanya.
Yusril juga menjelaskan awal mula terungkapnya kasus dugaan penyadapan yang menyasar Prabowo. Menurut dia, laporan terkait kasus tersebut telah ditindaklanjuti kepolisian melalui penyelidikan untuk mengidentifikasi keberadaan alat sadap hingga pihak-pihak yang diduga terlibat.