Ferry menitikberatkan bahwa saat ini program Kopdes Merah Putih segera memasuki tahap operasional penuh seiring hampir rampungnya proses verifikasi dan validasi kelayakan fisik gerai serta pergudangan.
Payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai reposisi dan restrukturisasi koperasi juga ditargetkan rampung dalam waktu dekat, diiringi penempatan penyertaan modal dari bank-bank Himbara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga perbankan desa.
Kehadiran jaringan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diyakini mampu membuka sumber penerimaan baru bagi kas daerah. Penguatan basis ekonomi rakyat ini dirancang agar akselerasi pembangunan tidak lagi bertumpu semata pada korporasi besar.
"Mudah-mudahan keberadaan kehadiran KDKP ini bisa membantu daerah-daerah, ada perputaran uang di desa-desa, ada peningkatan APBD di setiap kabupaten. Mudah-mudahan dengan keberadaan koperasi bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, bisa lebih naik secara signifikan, tidak hanya lagi ditopang oleh kekuatan swasta atau BUMD, BUMN," kata dia.
Langkah penguatan Kopdes Merah Putih ini sekaligus menjadi momentum koreksi terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang dinilai sempat terlalu condong pada mekanisme pasar bebas dan paham neoliberal selama lebih dari tiga dasawarsa.