Melihat situasi yang pelik dengan sumber masalah yang telah mengakar dalam, sudah saatnya pemerintah bersama segenap pihak terkait melakukan terobosan pendekatan dalam menghadapi isu-isua Papua. Pendekatan keamanan dalam konteks situasi dan wilayah tertentu masih diperlukan, mengingat di Papua juga terdapat kelompok separatis bersenjata yang sedari awal bertujuan memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain proses pengamanan di Papua guna meredakan dan mencegah kericuhan agar semakin tidak meluas, satu hal yang tak kalah mendesak adalah proses hukum terhadap para pelaku tindakan diskriminasi dan rasial di Surabaya. Dua dari enam orang yang dicekal pihak berwajib telah ditetapkan menjadi tersangka.
Menurut keterangan Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan (30/8/2019), jumlah tersangka masih bisa bertambah. Langkah aparat kepolisian patut kita apresiasi dan harus terus berlanjut sampai tuntas.
Pendekatan Sosio-Kultural
Konflik bernuansa SARA dan potensi separatisme di Papua tentu memerlukan penyelesaian menyeluruh yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pendekatan terhadap isu-isu Papua yang selama ini luput dijalankan secara optimal adalah melalui pendekatan sosio-kultural.
Kita bisa berkaca kepada Gus Dur yang dianggap cukup berhasil menyentuh hati warga Papua. Padahal saat itu tidak terjadi pembangunan ekonomi besar-besaran di Papua. Strategi Gus Dur lebih ditikberatkan pada pendekatan sosio-kultural.
Koentjaraningrat, ilmuwan Indonesia pertama yang melakukan penelitian budaya di Papua sejak awal menekankan pendekatan sosio-kultural, mengingat Papua memiliki budaya minoritas dan sejarah kebangsaan yang berbeda dengan daerah di Indonesia lainnya. Kita perlu menggali kembali gagasan-gagasan yang dibawa Bapak Antropologi Indonesia itu untuk memperbaiki hubungan Indonesia dan Papua.
Pendekatan sosio-kultural terbaik adalah melalui dialog antardua belah pihak. Masyarakat Papua merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi proses percakapan dua arah, di mana peristiwa penting dalam kehidupan ditentukan secara damai dalam dialog. Suku-suku di Papua bahkan menentukan proses adat berperang melalui dialog antarsuku, mengenai kapan perang akan dimulai dan kapan akan dihentikan.
Yang harus diingat, dialog harus mampu mempertahankan identitas-identitas sosial dan kultural, yang membuka ruang gerak kultural orang Papua yang lebih besar, sehingga suara-suara yang selama ini termarjinalkan akan memiliki ruang yang lebih lapang dalam mengekspresikan identitas kultural mereka yang beraneka warna.
Selain itu, dialog harus mengarah kepada tercapainya proses rekonsiliasi dan permintaan maaf atas kesalahan di masa lalu oleh pemerintah maupun masyarakat Papua. Dialog harus mampu merekonstruksi paradigma mainstream negara untuk tidak melekatkan stigma Papua sebagai bangsa separatis yang mengusik keutuhan negara.
Membaca dan memahami kultur masyarakat Papua hendaknya dilakukan secara cermat dan mendalam, karena kebudayaannya yang sangat kaya. Antropolog Universitas Cendrawasih, Agapitus Dumatubun menyatakan, bahwa empat zona ekologi di Papua turut mempengaruhi terbentuknya budaya yang berbeda. Budaya itu terklasifikasi menjadi lima sebaran wilayah budaya dengan empat tipe kepemimpinan masyarakat yang berbeda.
Tidak ada satu formula ajaib yang dapat menyelesaikan gejolak di Papua secara seketika. Jalan panjang dan berliku harus kita tempuh bersama. Fokus dan energi pemerintah kini harus diarahkan pada penyelesaian masalah di Papua.
Di Provinsi Papua dan Papua Barat, Presiden Jokowi telah diberikan kepercayaan tinggi oleh masyarakat Papua untuk menjalankan periode ke-dua pemerintahan. Mandat ini tentu menjadi modal paling berharga bagi Presiden Jokowi untuk dapat diterima dengan baik oleh warga Papua.
Untuk itu, sudah saatnya pemerintah hadir, didasari itikad baik untuk mengurai dan mencari jalan tengah atas berbagai aspirasi di Bumi Cenderawasih yang selama ini terabaikan.