Ia mengatakan DPR terbuka menerima masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Menurut dia, alat kelengkapan dewan (AKD) hingga pimpinan komisi selama ini bergantian menemui masyarakat yang datang untuk melakukan audiensi.
Pimpinan DPR juga berpeluang turun langsung menemui massa aksi di Kompleks Parlemen.
“Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkap Puan.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Aktivis AMPB Supriyono alias Botok mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan Puan Maharani terkait pembahasan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor.
“Ya, kita tanggal 27 Agustus rakyat Indonesia datang ke gedung DPR RI itu kan memenuhi undangan Ibu Puan Maharani. Yang kemarin menyampaikan di media sosial, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat, ujar aktivis AMPB Supriyono alias Botok saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026).