JAKARTA, iNews.id - Pendidikan antikorupsi dinilai penting untuk dimasukkan dalam mata pelaran khusus di sekolah guna menyiapkan generasi muda berintegritas. Dengan begitu, generasi muda ke depan terdidik untuk ikut memerangi korupsi.
“Sebaiknya pendidikan antikorupsi dimasukkan dalam mata pelajaran khusus. Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakulikuler sehingga generasi muda terdidik intelektualitasnya untuk memerangi korupsi,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo lewat siaran persnya usai menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR, Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Dia berpendapat, politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karenanya, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi dinilainua perlu dikaji ulang.
"Untuk menekan politik biaya tinggi mungkin perlu dikaji lebih dalam pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya. Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demorasi yang kita anut," kata mantan Ketua Komisi III DPR itu.
Mengenai eksistensi GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto, dikatakannya memberikan napas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya korupsi. Sebagai sosok yang pernah menjadi Komisioner KPK pada 2007-2011, kapabilitas dan integritas Bibit Samad Rianto dalam memerangi korupsi tak perlu diragukan.
Menanggapi pentingnya pendidikan antikorupsi, Bibit menjelaskan GMPK sudah melakukan berbagai kerja sama dengan perguruan tinggi maupun oraganisasi kemasyarakatan dan instansi swasta untuk memberikan training antikorupsi.
"Kedepannya tentu akan kita tingkatkan kembali berbagai kerjasama tersebut. Di Kementerian PAN-RB, kami juga bekerjasama membuat zona integritas wilayah bebas korupsi,” papar Bibit.
Sejak dideklarasikan pada 25 November 2013 di Jakarta, GMPK telah meneliti dan mengevaluasi permasalahan tindak pidana korupsi di setiap lapisan kehidupan masyarakat. GMPK juga merumuskan solusi kerawanan dam akar masalah penyebab korupsi. Langkah ini dilihat Bamsoet sebagai sebuah langkah maju dalam perlawanan terhadap korupsi.
Bambang Soesatyo menambahkan, pemberantasan korupsi tak cukup dengan upaya represif. Butuh kesadaran kolektif bangsa dengan melibatkan semua komponen bangsa. Politisi Golkar ini berharap GMPK dapat terlibat dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang.
“Saya kira GMPK bisa melakukan berbagai kerja sama dengan DPR agar berbagai hasil penelitan yang telah dilakukan bisa disinkronkan dalam proses pembuatan RUU. Sehingga RUU yang dihasilkan bisa komprehensif dan membendung upaya korupsi," Bamsoet berujar.