”Karena itu, oposisi yang dimaksud di sini jangan dibenturkan teori-teori ketatanegaraan di sistem presidensial,” ujarnya.
Mardani mengingatkan, koalisi parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung presiden-wapres terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin hampir pasti menguasai parlemen. Diperkirakan suara mereka mencapai 60 persen sehinggal ini dinilai besar.
”Biarkan Pak Jokowi dengan 60 persennya (dukungan parpol koalisi) mendapat mandat 5 tahun, kita transformasi Koalisi Adil Makmur menjadi kekuatan penyeimbang yang mengontrol jalannya pemerintahan,” kata dia.
Menurut Mardani, menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif adalah pekerjaan mulia demi menjaga kepentingan publik. Hal ini akan menjadi sangat sehat bagi demokrasi Indonesia ke depan ketika ada pemerintah yang efektif ditopang dengan kontrol oleh oposisi yang kritis dan konstruktif.
Hal sama sebelumnya dilontarkan PAN. Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh P Daulay menuturkan, hampir seluruh jaringan dan simpatisan partainya di seluruh Indonesia menginginkan agar PAN konsisten di jalur oposisi yang konstruktif.
Kendati demikian, dia mengaku hingga kini PAN belum membuat keputusan apakah akan ikut bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah atau memilih oposisi.