JAKARTA, iNews.id – Pengamat pertahanan siber Pratama Peradha menilai kedua pasangan capres-cawapres belum memiliki komitmen kuat untuk mengeluarkan gagasan yang matang soal pertahanan siber. Padahal, isu tersebut menurut dia jauh lebih penting karena bisa menyebabkan negeri ini menjadi tidak tenteram jika pemerintah salah mengelolanya.
“Yang dibahas hanya soal unicorn dan lain-lain. Ada masalah yang lebih besar yakni serangan siber yang bisa menghancurkan pertahanan negara,” kata Pratama dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya Network di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019).
Dia mengingatkan, model perang zaman sekarang sudah berubah karena tidak lagi hanya menggunakan peluru maupun strategi perang fisik di medan tempur. “Dulu hanya mengandalkan alat pertahanan saja. Kini dinamika sudah berubah. Serangan siber juga menjadi ancaman yang nyata,” ucap Pratama.
Pakar dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) itu menuturkan, Indonesia termasuk negara yang paling lemah dalam pertahanan siber. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Malaysia, Indonesia masih tertinggal jauh.
“Bayangkan, kalau bom nuklir dijatuhkan ke Jakarta mungkin yang hancur hanya Jakarta dan sekitarnya saja. Tapi, kalau diserang siber, semua jaringan komunikasi dan siber seluruh Indonesia bisa mati. Ini yang belum diantisipasi,” ujarnya.
Dia juga menilai, banyak lembaga negara yang belum sepenuhnya kuat dalam pertahanan siber. Bahkan, Istana Negara yang menjadi rumah presiden dianggapnya juga rentan menjadi objek serangan siber. “Memangnya Istana Negara sudah aman dari serangan siber? Saya rasa belum,” tuturnya.