JAKARTA, iNews.id – Dalam setiap hajatan pemilu, suara kalangan santri selalu menjadi rebutan, mulai dari kontestasi tingkat lokal sampai pada level nasional. Fenomena itu dinilai wajar karena ceruk segmen suara santri cukup besar dan bisa mendongkrak elektabilitas kandidat yang berlaga.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, para politisi sangat paham keberadaan kaum santri yang secara proporsional cukup besar dapat memengaruhi peta politik (electoral mapping) di Indonesia. Karenanya, menjadi wajar bila dukungan dari segmen tersebut memberi kontribusi besar dan nyata terhadap tingkat keterpilihan dalam setiap hajatan demokrasi.
“Secara kultural para santri sangat manut, taat dan patuh pada titah para kiai yang meraka anggap sebagai pemimpin dan guru mereka. Dengan demikian, suara santri ada di tangan kiai,” ungkap Pangi kepada iNews.id, Minggu (21/10/2018).
Menurut dia, ketaatan para santri menjadikan pola kepemimpinan dalam pesantren menjadi paternalistis, yaitu pengaruh kepemimpinan (kiai) mempunyai legitimasi dan penerimaan (akseptabilitas) yang sangat kuat. Pemimpin dianggap sebagai pelindung yang dapat mengayomi layaknya seorang bapak terhadap anak-anaknya.
“Untuk mendapatkan dukungan politik dari kalangan santri para politisi mutlak harus melakukan pendekatan yang intens pada para kiai sebagai pemegang otoritas di wilayah pesantren. Namun para politisi saat ini harus memutar otak dan menjadi lebih sensitif, karena para kiai juga sudah berpangalaman dan lihai dalam menghadapi situasi politik yang menempatkan mereka dalam pusaran perebutan dukungan,” kata dia.
Pangi menjelaskan, sensitivitas yang dimaksudkan adalah, pertama, sambutan yang diberikan kiai belum tentu dapat diartikan sebagai bentuk dukungan. Dia menilai sambutan dan keramahtamahan para kiai dan santri kepada politikus yang datang bertamu atau berkunjung ke pesantren tak bisa ditafsirkan bahwa mereka telah memberikan dukungan politik “gratis” sang kandidat.
“Para kiai secara adab tentu akan sangat memuliakan para tamu, calon gubernur, calon presiden dan kepala daerah lain yang datang berkunjung. Itu kewajiban muslim menjamu tamu dan membangun silaturahmi. Namun belum tentu akan memberikan dukungan politik dalam bentuk suara di TPS,” ucap Pangi.
Kedua, kata dia, para politisi juga harus peka dengan fragmentasi kiai dan pesantren. Pangi menuturkan, sebaran dan jumlah pesantren di seluruh Indonesia (terutama di Pulau Jawa), menjadikan para kiai bersifat lebih otonom dalam membina dan mengurus pesantren masing-masing, bahkan sampai ke urusan politik santrinya.
Tidak ada alur komando dan intruksi yang membuat para kiai hanya mengikuti arus dukungan terhadap kandidat tetentu, bahkan yang tergabung dalam satu organisasi sekali pun. Situasi tersebut, menurut Pangi, tentu membuka ruang kepada masing-masing kubu pendukung capres–cawapres untuk melakukan pendekatan lebih intensif karena peluang untuk mendapatkan dukungan dari kalangan santri masih terbuka lebar.
“Pendekatan yang intensif dan kemampuan memberikan janji angin surga yang menyakinkan bisa menjadi kunci dalam pendekatan ini, bukan hanya terpaku pada kandidat yang pernah nyantri atau tidak,” tuturnya.
Dia berpendapat, kalangan santri juga sadar dan punya kalkulasi politik sendiri. Mereka tidak lagi mau hanya dimobilisasi mendukung kandidat tertentu, namun di kemudian hari malah diabaikan dan ditinggalkan.
“Tak mau terulang kasus mendorong mobil mogok, setelah mobil jalan, yang mendorong ditinggalkan. Kiai dan santri minta kontrak politik sampai pembayaran berupa bantuan yang kongkrit diselesaikan di depan. Suara santri dan kiai sering kali hanya dijadikan komoditas politik, acap kali dimanfaatkan dan dipakai untuk kepentingan kendaraan politik semata,” kata dia.