Pengamat: Revisi UU KPK Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Antara
Pengamat politik dari Universitas al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin. (Foto: iNews.id/Dok.)

Direktur eksekutif Indonesia Political Review itu juga menyoroti isu lainnya dalam usulan revisi UU KPK, yakni adanya kewenangan dari KPK untuk menerbitkan surat pemberitahuan penghentian perkara (SP3). Sebelumya, dalam kamus KPK tidak ada istilah SP3. Terduga kasus korupsi yang ditangkap KPK akan menjadi tersangka setelah memiliki dua alat bukti kuat.

“Setelah menjadi tersangka, semuanya diteruskan ke proses persidangan di pengadilan tipikor. Tidak ada yang dibatalkan,” kata Ujang.

Dia menegaskan, jika KPK memiliki kewenangan SP3, maka kewenangannya sebagai lembaga penegakan hukum kasus korupsi “extraordinary” akan menjadi lemah. “Ini menjadi berbahaya, karena nantinya banyak pejabat yang ditangkap KPK bisa minta di SP3-kan kasusnya,” tuturnya.

Sebelumnya, pada rapat paripurna, Kamis (5/9/2019), para anggota dewan menyetujui usulan revisi UU KPK menjadi RUU usul inisiatif DPR. Hal itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik.

Editor : Ahmad Islamy Jamil
Artikel Terkait
7 jam lalu

Raffi Ahmad Tegaskan Sudah Konsultasi dengan KPK sebelum Ambil Endorse Miliaran Rupiah dari Kementerian

5 hari lalu

KPK Periksa Eks Seskab Dipo Alam terkait Kasus Gratifikasi Pajak, Ini yang Didalami

5 hari lalu

Heboh Kabar Firli Bahuri Ditangkap saat Main Bulu Tangkis di GOR, Ini Kata Polda Metro

5 hari lalu

Eks Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi Dipanggil KPK, Kali Ini terkait Kasus Bupati Pemalang

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal