JAKARTA, iNews.id - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas aturan ganjil genap bagi kendaraan mendapatkan protes dari masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat meskipun alasannya untuk pengendalian kemacetan.
Pengamat kebijakan transportasi publik Azas Tigor Nainggolan mengatakan, Pemprov DKI seharusnya membangun angkutan umum yang terintegrasi dengan baik jika ingin mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
"Yang sekarang saja polisi ampun-ampun karena harus melototi pelat nomor. Kalau sekarang diperluas (aturan ganjil genap kendaraan) itu kasian polisi sama ibu polwan," ujar Tigor dalam perbincangan di Radio MNC Trijaya Network, Rabu (7/8/2019).
Menurutnya, transportasi umum yang terintegrasi sekarang seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan Transjakarta serta Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek belum maksimal. Masyarakat masih terkendala untuk ke tempat tujuan.
"Sekarang malah makin banyak transportasi online. Pengalaman di India itu ketika angkutan umumnya bagus ojek onlinen-nya pelan-pelan angkat kaki," ucapnya.