JAKARTA, iNews.id - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira mengusulkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilanjutkan hingga Maret 2026. Sebab, dia menilai daya beli masyarakat masih lemah.
Bima mengungkapkan salah satu indikator adalah data PBI BPJS Kesehatan dan data penerima subsidi. Tercatat, ada 96 juta penerima PBI BPJS Kesehatan yang berstatus tidak mampu.
"Tenggat waktu hanya sampai Desember, terlalu pendek karena BLT melihat situasi ekonomi saat ini yang penuh tekanan perlu diperpanjang sampai Maret 2026 ke depan," ujar Bima saat dihubungi iNews.id, Sabtu (18/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, konsumsi rumah tangga hingga kuartal II 2025 tumbuh 4,97 persen, atau hanya meningkat tipis sebesar 0,2 persen dari kuartal I 2025 yang mencapai 4,95 persen.
"BLT ini artinya pemerintah menyadari bahwa daya beli sedang turun. Tapi jangan sampai jadi politisasi. Artinya, diperlukan sinkronisasi data penerima BLT dengan data tunggal, misalnya dengan data PBI BPJS Kesehatan, dan data penerima subsidi," tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tambahan BLT Kesra senilai Rp30 triliun yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).