Pengesahan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan: Ini Bukan Terburu-buru

Felldy Aslya Utama
Ketua DPR Puan Maharani bersyukur DPR telah merampungkan lebih cepat UU Perampasan Aset dan dipastikan tidak ada paksaan agar selesai cepat. (Foto: Felldy Utama)

3. ⁠Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. ⁠Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. ⁠Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. ⁠Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. ⁠Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
2 jam lalu

Breaking News: DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Sidang Paripurna

2 jam lalu

254 Anggota DPR Hadiri Paripurna Pengesahan RUU Perampasan Aset, Dipimpin Puan Maharani

3 jam lalu

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset setelah 18 Tahun Dinantikan

22 jam lalu

Dasco: RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna Terdekat

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal