Sementara itu, wilayah lain masih membutuhkan penambahan akses pelayanan MBG. Karena itu, BGN akan mengevaluasi kondisi operasional SPPG berdasarkan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat.
Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan langkah penataan agar penyelenggaraan program berjalan lebih efektif dan proporsional.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Pelaksanaan grading tahap pertama di Pulau Jawa dipilih dengan mempertimbangkan konsentrasi SPPG yang relatif tinggi di wilayah tersebut.
Evaluasi ini juga memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi dan jumlah penerima manfaat.