“Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas menjadi pilar utama mulai dari persiapan, penerapan, hingga pelaksanaan,” jelasnya.
Keempat, KPU perlu membuat mekanisme pendistribusian logistik pilkada dilakukan dengan tata kelola yang profesional.
“Semua unsur ini harus dikemas dalam persiapan yang matang sejak awal, itu kunci utamanya. Persiapan yang matang akan menentukan proyeksi keberhasilan pelaksanaan Pilkada itu sendiri,” ucapnya.
Kelima, KPU juga perlu memitigasi segala kemungkinan tantangan dan resiko-resiko yang berpotensi menghambat segala proses yang berhubungan dengan logistik Pilkada.
“Misalnya seperti force majeure dan kendala lainnya, sehingga dapat terantisipasi dengan baik tanpa mengganggu timeline yang telah dirancang,” ucap Gian.