JAKARTA, iNews.id – Isu mahar politik yang berembus belakangan ini mengusik kalangan partai politik. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menilai tidak boleh ada mahar politik dalam pesta demokrasi.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, M Yamin Tawary berpendapat, masing-masing parpol sebenarnya memiliki cara sendiri untuk membiayai kebutuhan logistik dalam pilkada. Namun, kata dia partainya mengharamkan mahar politik.
“Baik (di tingkat) DPD (Dewan Pimpinan Daerah), DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), maupun DPP (Dewan Pimpinan Pusat) untuk memungut biaya-biaya seperti itu. Biaya seperti itu akan membebani calon (kepala daerah) pada saat dia jadi,” ujar Yamin selepas acara Diskusi Polemik MNC Trijaya Network di Jakarta, (13/1/2018).
Dia menuturkan, Perindo saat ini tidak bisa mengusung para calon kepala daerah karena belum memiliki kursi di parlemen. Namun, partainya ikut memberikan dukungan kepada banyak calon kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota di Pilkada 2018.
Yamin tidak menampik fakta untuk memenangkan seorang calon kepala daerah, memang dibutuhkan biaya yang cukup besar. Akibatnya, lanjut dia, tidak jarang parpol harus membebani kandidat yang diusung.
“Oleh karena itu, kami berharap ini menjadi kesadaran partai politik masing-masing. Tapi saya mendengar banyak juga parpol yang tidak memungut mahar politik seperti itu. Mudah-mudahan saja itu bisa terlaksana dengan baik, dan kami mendambakan sebuah pilkada yang parpolnya mampu menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.