Dari total perkara yang ditangani KPK, 91 di antaranya melibatkan anggota DPR atau DPRD. Adapun 28 perkara lainnya yang melibatkan kepala daerah, baik yang aktif maupun nonaktif atau mantan kepala daerah.
“Korupsi sudah jadi suatu kebiasaan, budaya dan memang bisa dikatakan ada niatan pribadi bagi seorang oknum ASN,” katanya.
Yudhis menjelaskan, hal sulit bagi pemerintah untuk menekan angka korupsi oleh pejabat negara jika hukuman yang diberikan tidak mampu mengancam mental mereka untuk tidak terlibat dalam praktik haram tersebut.
Karena itu, hukuman mati bagi aktor koruptor dirasa patut untuk dipertimbangkan oleh KPK dalam menjatuhkan hukuman kepada mereka yang telah merugikan negara demi memperkaya diri sendiri, korporasi atau keluarga.
“Jadi perlu diberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi oknum ASN ataupun pejabat negara baik eksekutif dan legislatif. Sama seperti di China yang memberikan hukuman mati bagi pelaku korupsi baik kecil atau besarnya kasus korupsi yang menjerat,” tuturnya.