Selain itu, dia mengatakan kesiapan Kementerian/Lembaga, termasuk pemerintahan daerah berpontensi kurang maksimal dalam memberikan layanan publik sangat besar. Tidak sedikit Pemerintahan maupun Lembaga Negara yang bergantung kepada tenaga honorer dalam memberikan layanan publik.
"Salah satunya adalah di bidang Pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Kebutuhan akan guru PNS belum merata di Indonesia, masih banyak yang tegantung pada guru honorer," katanya.
Terkait dengan pemberhentian tenaga honorer di tahun 2023, kata dia pemerintah harus hati-hati. Menurut dia, perlu ada afirmasi terhadap tenaga honorer dengan memberikan penerapan mekanisme yang lebih mudah dan objektif bagi mereka untuk mengikuti test CPNS.
"Pertimbangannya, masalah tidak hanya menyangkut urusan perut dan kelangsungan hidup, akan tetapi juga soal penghargaan terhadap pengabdian mereka selama ini terhadap negara," katanya.