JAKARTA, iNews.id - Partai Perindo merespons isu bocornya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat Indonesia dan beredar di pasar gelap. Politisi muda Partai Perindo, Andika Ulil Amri menilai pihak yang harus bertanggung jawab dalam kebocoran ini adalah pemerintah.
"Bagi saya yang harus bertanggung jawab ini ya pemerintah. Mereka tidak boleh lepas tangan, itu kewajiban mereka untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi warga negara," kata Andika dalam Podcast Aksi Nyata, Minggu (11/9/2022).
Andika mengingatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 terkait kewajiban registrasi data penduduk secara digital. Baginya kewajiban registrasi data ini juga harus diikuti keamanan data pribadi tersebut.
"Memang pemerintah di satu sisi membutuhkan data kita, tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab ketika data kita bocor hari ini. Ini kan yang harus kita pertanyakan, baik secara organisasi maupun secara individual," ujar Andika.