Sementara itu, lanjutnya, untuk keperluan PSDKP akan dibangun UPT PSDKP lengkap, kantor pangkalan, mess ABK, dermaga kapal pengawas, workshop/dockyard, guest house, ruang pertemuan, lapangan tembak dan training center untuk ABK.
“Melalui infrastruktur pengawasan yang lengkap tersebut, akan menjadi pemicu menjadi PSDKP semakin kuat, guna mengawal kebijakan pembangunan ekonomi biru yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal PSDKP Tornanda Syaifullah menjelaskan, dalam pengelolaan aset yang telah diserahterimakan, Ditjen PSDKP harus menyusun terlebih dahulu masterplan dan Detil Engineering Design, sebagai acuan dalam setiap tahap pembangunan.
“Mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada di tahun depan, pembangunan fasilitas harus dilakukan dengan skala prioritas. Selain itu, agar akuntabel dan tidak menjadi temuan upayakan semuanya clean and clear dari tahap perencanaan. Tuntaskan dengan BPN dan selalu minta rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum setempat, dan tak kalah penting dalam pembangunan nantinya memperhatikan kearifan lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, arahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, UPT sebagai core KKP, merupakan bentuk kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat. Produktivitas UPT tidak sebatas pelayanan tapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara.
“Pembangunan UPT harus ada peluang ekonomi, dan hitung-hitungannya harus jelas. UPT yang penting value-nya bagi masyarakat dan negara,” ucapnya.