JAKARTA, iNews.id – Musim pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini diwarnai dengan mencuatnya soal isu mahar politik di kalangan partai politik. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai hal itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
“Permintaan (uang) kepada calon (kepala daerah), dengan alasan pembiayaan saksi, menggerakkan mesin partai, pengadaan alat dan bahan kampanye, operasional tim kampanye, dan lain-lain tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar-wajar saja,” ujar Titi saat menjadi pembicara di acara Diskusi Polemik MNC Trijaya Network, Jakarta, (13/1/2018).
Dia mengatakan, Perludem dulu sempat mengusulkan agar pembatasan belanja kampanye dibuat lebih rasional dan lebih realistis. Pembatasan itu sudah barang tentu bertujuan untuk mengerem uang yang digunakan selama penyelenggaraan Pilkada. Sayangnya, usulan Perludem itu tidak diakomodasi oleh DPR di dalam pembuatan undang-undang.
Menurut Titi, praktik korupsi politik justru bermuara dari hal yang seperti ini. Sebab, ketika seorang calon kepala daerah akhirnya terpilih dan berkuasa, dia akan melakukan segala upaya untuk mengembalikan modal besar yang sudah dikeluarkan selama Pilkada.
“Jadi, ketika biaya Pilkada hanya dibebankan kepada si calon, dari hulu ke hilir dia yang menanggung beban untuk membiayai kerja-kerja pemenangan, termasuk juga menggerakkan mesin partai, maka sangat rasional jika kemudian biaya besar itu akan dia kejar kembali untuk dibuat impas ketika berkuasa,” ucap Titi.