NUR SULTAN, iNews.id - Parlemen Kazakhstan menyetujui RUU yang mengharuskan pemilik media sosial (medsos) asing dan aplikasi perpesanan untuk mendirikan kantor di negara itu. Jika tidak ancamannya blokir.
Rancangan undang-undang tersebut, yang telah lulus pembacaan pertamanya di majelis rendah parlemen, berfokus pada perlindungan hak-hak anak tetapi mencakup ketentuan mengenai media sosial dan perangkat lunak perpesanan, yang oleh beberapa kritikus dianggap sebagai alat untuk menyensor komentar online.
Setelah RUU tersebut disetujui oleh senat dan presiden, aturan itu akan mengharuskan pemilik aplikasi tersebut untuk mendaftar dengan pihak berwenang dan membuka kantor di negara Asia Tengah, langkah yang menurut pemerintah akan merampingkan penanganan permintaan resmi untuk menghapus konten ilegal.
Kantor lokal harus dipimpin oleh warga Kazakhstan yang akan bertanggung jawab secara pribadi untuk menghapus konten ilegal - seperti posting yang dianggap sebagai cyberbullying.
Namun, para kritikus mengatakan undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menghapus konten yang tidak nyaman bagi mereka yang berkuasa di eksportir minyak utama Kazakhstan, yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet.
"Anak-anak apa yang akan dilindungi aturan ini? Mungkin hanya anggota parlemen dan pegawai negeri - dari investigasi oleh jurnalis dan blogger," Adil Jalilov, kepala pusat jurnalisme MediaNet yang berbasis di Kazakh,seperti dilansir dari Reuters, Kamis (16/9/2021).