Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu melontarkan dugaan keterlibatan korporasi besar dalam melanggengkan isu perpanjangan jabatan presiden atau penundaan Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Masinton dalam akun pribadinya @Masinton di Twitter.
"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL!!," tulis Masinton.