Dia berharap Presiden Prabowo dan MPR segera menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Langkah tersebut, menurutnya, perlu mengacu pada UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Khozin menilai penyelesaian polemik tersebut penting agar pemerintahan Prabowo dapat kembali berfokus menjalankan program-program kerakyatan dan mempercepat pencapaian Asta Cita.
“Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB Concern, 3 tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita,” tutur Khozin.
Lebih lanjut, Khozin kembali menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan di internal PKB mengenai kemungkinan Cak Imin mengisi posisi wakil presiden. Dia mengatakan, partainya justru lebih memprioritaskan penyelesaian polemik ijazah agar pemerintah bisa menjalankan programnya secara optimal.
“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” ucapnya.