“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan dengarkan keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR,” ujarnya.
Kholid menjelaskan, PKS memandang aspirasi masyarakat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) perlu ditindaklanjuti melalui hak konstitusional yang dimiliki DPR.
Menurutnya, DPR memiliki tiga hak yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, yakni hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat.
Namun, berdasarkan hasil kajian internal DPP PKS, HMP dinilai menjadi instrumen yang paling relevan untuk digunakan saat ini.
“Dan hak kita itu ada interpelasi, hak angket, dan HMP. Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP,” ucapnya.