Berdasarkan hal tersebut, dia menilai DPR perlu mendalami aspek administratif dan proses verifikasi dokumen pencalonan secara objektif dan terbuka. Rofik menegaskan, pembentukan Pansus bukan dimaksudkan untuk mengintervensi putusan MK, melainkan memberikan kejelasan mengenai proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan wakil presiden.
"Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden," jelasnya.
Rofik juga mengingatkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.
"Kami berpandangan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan," tegasnya.
Dia menilai transparansi dan konsistensi penegakan hukum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan negara dan pemilu. Menurutnya, jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat, tetapi tidak berlaku sama ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan," pungkas Rofik.