JAKARTA, iNews.id – Bakal calon presiden Prabowo Subianto menandatangani 17 poin pakta integritas dalam ijtima jilid dua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Minggu (16/9/2018) kemarin. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta publik untuk tidak mereduksi pakta integritas tersebut sebagai kesepakatan yang mengistimewakan Imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menyatakan, pakta integritas yang ditandatangani Prabowo tak hanya berdasarkan kepentingan per orangan. Menurut dia, dalam kesepakatan itu sudah sangat jelas dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
“Itu prinsip besarnya ada di situ. Jadi jangan ini seolah-olah terkait kepentingan pribadi orang per orang. Apalagi Habib Rizieq itu hanya satu dari 17 butir yang ada, (tidak adil) kalau kemudian butir-butir lain dinafikan,” ujar Hidayat di Kompeks Parlemen Senayan, Senin (17/9/2018).
Dia menuturkan, wajar saja jika dalam pakta integritas itu mengatasnamakan ulama sebagai kesepakatan politik antara Prabowo dan GNPF Ulama. Sebab, yang disebut ulama itu merupakan para alim yang secara jelas tergabung dalam gerakan itu. Mereka yang menjadi eksponen dalam GNPF Ulama juga tidak mengatasnamakan dan mengikat ulama lain, misalnya dari Nahdlatul Ulama (NU) ataupun Muhammadiyah.
“Sah-sah saja, sebagaimana (kelompok yang mengaku ulama) yang lain juga bikin kontrak politik dengan Pak Jokowi. Semuanya sah saja, selama itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Justru itu dalam rangka menghadirkan hukum yang seadil-adilnya,” tutur Hidayat.